Pasca Paket Kebijakan Pertama Diluncurkan
JAKARTA – Paket Kebijakan September I yang diluncurkan pemerintah, tampaknya belum mampu membuat pasar bergairah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih menunjukkan pelemahan. Kemarin, IHSG ditutup turun 10,74 poin atau 0,2 persen. Selain itu rupiah juga masih tertekan di level Rp 14 ribu.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, paket kebijakan pertama tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi perekonomian domestik. Menurut dia, tekanan dari global juga masih kuat.
“Tapi tetap saja dunia juga sedang bergerak sendiri. Jadi jangan berharap dengan satu kali mengumumkan kebijakan, dunia ini berubah,” papar Darmin di Kantor Ditjen Pajak, kemarin.
Darmin melanjutkan, yang terpenting, pemerintah saat ini fokus terhadap pelaksanaan paket kebijakan tersebut. Menurut Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu, hari ini Presiden Jokowi bakal menyampaikan penjelasan terkait pelaksanaan teknis paket kebijakan pertama tersebut di Bandara Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum lawatannya ke Timur Tengah.
“Setelah menyusun kebijakan, kita memastikan pelaksanaannya jalan. Besok (hari ini) presiden sebelum berangkat ke timur tengah akan menjelaskan bagaimana pelaksanaannya ini (paket kebijakan pertama) dimulai dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan, jadi lebih ke teknis,” paparnya.
Kemudian, lanjut Darmin, pemerintah saat ini sudah bergerak mempersiapkan paket kebijakan tahap dua. Kemarin, Mantan Dirjen Pajak itu mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas Peraturan Presiden (Perpres) percepatan proyek-proyek strategis.
Perpres tersebut nantinya bakal menjadi bagian dari paket kebijakan tahap dua. Beberapa menteri yang hadir kemarin, antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi. “Kita terus mempersiapkan untuk tahap kedua,” katanya.
Darmin menuturkan, terkait Perpres tersebut, juga dibahas sejumlah penyederhanaan perizinan untuk memperlancar proyek strategis, khususnya proyek infrastruktur. Rapat tersebut juga membahas soal pengadaan lahan yang selama ini kerap menjadi persoalan. “Dalam perpresnya, perijinan dibahas, bagaimana membuat lebih cepat dan bisa paralel. Selain itu, juga menyangkut pengadaan lahan, termasuk kalau sudah lelang, ada laporan dari masyarakat,” urainya.
Menyoal waktu rilis paket kebijakan tahap dua, Darmin mengatakan, paket tersebut bakal diumumkan jika semuanya telah rampung. Dia menjanjikan, paket kebijakan kedua tersebut bakal dirilis, akhir September ini. “Jadi kalau pelaksanaannya nanti sudah mulai berjalan betul, mungkin (diumumkan) di akhir bulan, atau paling lambat awal bulan depan,” imbuhnya.
MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi membenarkan pernyataan Darmin. Dia menguraikan, dari pihaknya, diminta agar proses perijinan di birokrasi tidak lagi berbelit. Proses perizinan yang memakan waktu hingga berbulan-bulan bakal dipangkas menjadi lebih singkat. Sehingga, lebih cepat memberikan kepastian bagi pihak terkait, khususnya investor. “Jadi investor bisa segera melaksanakan kegiatan ekonominya,” kata Yuddy di Kantor Kemenko Perekonomian, kemarin.
Yuddy melanjutkan, pihaknya juga mendapat tugas mempersiapkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur dari sisi kelembagaannya. “Termasuk SDM (Sumber Daya Manusia)nya dan hal-hal terkait nomenklatur kelembagaan,” imbuhnya.
Pemerintah, secara garis besar, memang memilih untuk berkonsentrasi pada upaya implementasi paket kebijakan yang ada. Soal respon, pemerintah menyerahkannya pada masyarakat dan dunia usaha.
Penegasan itu disampaikan pula Presiden Jokowi. Dia menyatakan, sebagai pembuat kebijakan, tugas pemerintah selanjutnya hanyalah memastikan pelaksanaan dari paket kebijakan yang ada. “Yang penting implementasinya paket kebijakan ini apa, itu yang nanti terus ditindaklanjuti,” kata Presiden Jokowi.
Sama seperti halnya para pembantunya di kabinet, dia menilai, kondisi rupiah yang masih tertekan sehari setelah penyampaian paket kebijakan tidak bisa disimplifikasikan. Paket kebijakan tidak bisa serta dianggap tidak efektif. “Kamu harus tahu, tekanan dari luar itu sangat kuat sekali,” imbuh Jokowi, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Sementara itu, pengamat ekonomi INDEF Eko Listyanto menuturkan, peluncuran paket kebijakan ekonomi tahap I kemarin, memang tidak terlalu berpengaruh pada pergerakan rupiah dan IHSG. Sebab, pasar tampaknya masih pesimis dengan upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi yang tengah mengalami perlambatan. “Pelaku pasa belum yakin apakah paket kebijakan ini bisa efektif untuk mengatasi perlambatan ekonomi,” paparnya saat dihubungi, kemarin.
Analis PT First Asia Capital, David Sutyanto, mengatakan secara normatif, paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah secara normatif memang positif. Namun tetap perlu pembuktian dan spesifik aturan teknisnya sehingga sampai kemarin belum ada respon positif dari pasar saham dan pasar keuangan.
“Dolar AS (USD) masih belum pasti. Masalahnya kebijakan pemerintah fiskal ketat, pajak digenjot, subsidi dicabut, itu harusnya infrastrutur positif. Tapi buktinya sampai Agustus penyerapannya baru 31 persen. Ini menjadi masalah. Untuk genjot pendapatan bagus, spending kurang,” ungkapnya di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin (10/9).
Paket kebijakan ekonomi pemerintah, menurutnya, secara normatif memang bagus. Tapi, secara partikular atau secara khusus dan spesifik masih kurang.”Masih normative sifatnya. Shocking (mengejutkan) membuat rupiah naik. Tapi yang jadi masalah lagi sebenarnya PDB (pendapatan domestik bruto) sekarang terus turun,” ujarnya.
Nilai tukar Rupiah saat ini sudah menembus 14.300 per USD dan dia perkirakan masih akan lebih tinggi lagi. “Jadi jangan diharapkan tahun depan lebih baik. Kita prepare for the worst,” sarannya.
Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Haryajid Ramlan, menilai paket kebijakan ekonomi memang menjadi angin segar. “Tapi biasanya implikasinya lambat. CPO (sawit mentah) untuk biodiesel itu sudah sejak 2 tahun lalu. Tapi belum banyak terealisasi. Yang dikatakan bagus asalkan dijalankan, seperti pelonggaran LTV (loan to value) belum di accept semuanya. Jadi ya kita berharap implementasi yang cepat,” harapnya.
Terlebih kebijakan pemerintah itu bersifat jangka menengah dan panjang. Maka tidak bisa diharapkan dampaknya dalam waktu cepat. “Kecuali BI intervensi, bisa saja Rupiah sedikit menguat. Tapi juga harus hati-hati dengan intervensi karena cadev (cadangan devisa) bisa tergerus,” ungkapnya.
Haryajid mengatakan nilai tukar Rupiah memang masih berpotensi terus melemah. Namun diharapkan pemerintah terutama melalui BI bisa menjaga fluktuasi pergerakannya di kisaran 14.100 per USD sampai 14.300 per USD saja untuk sementara waktu ini. “Jadi jangan sampai tiba-tiba melemah tajam karena bisa syok,” kata dia.(ken/dyn/gen)
